“Harus disesuaikan dengan fiskal juga. Yang terpenting bagi saya jangan sampai prioritas pembangunan untuk rakyat Kalimantan Timur itu jadi berkurang karena ada hal-hal lain yang perlu dibiayai,” ujarnya.

Anggota dari Luar Kalimantan Timur Tak Masalah

Ia juga menanggapi adanya beberapa nama dalam tim tersebut yang berasal dari luar Kalimantan Timur.

Menurutnya, hal tersebut tidak menjadi persoalan selama kontribusi yang diberikan benar-benar mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, gubernur memang membutuhkan dukungan para pakar atau ahli yang dapat memberikan masukan substantif terkait berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Timur.

“Pak Gubernur tentu butuh pakar atau ahli yang bisa memberikan masukan kepada beliau terkait substansi pembangunan di Kalimantan Timur. Baik dari sisi hukum, kebijakan, sampai bagaimana pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tuturnya.

Ia mengatakan masukan dari para ahli tersebut diharapkan dapat membantu gubernur dan wakil gubernur lebih fokus dalam merumuskan arah pembangunan daerah.

“Supaya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bisa lebih fokus lagi dalam membangun Kalimantan Timur,” katanya.

Meski demikian, Ananda kembali menegaskan bahwa yang perlu menjadi perhatian utama bukan asal daerah para anggota tim ahli tersebut, melainkan efektivitas kerja serta efisiensi penggunaan anggarannya.

“Jadi menurut saya hal itu tidak masalah. Yang harus kita tekankan di sini bukan itu, tapi efektivitas dan efisiensi anggarannya,” tegasnya.

Anggaran Rp8,3 Miliar untuk Masa Kerja Sembilan Bulan

Sebagai informasi, pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 tertanggal 19 Februari 2026.