ARUSBAWAH.CO -  Isu mengenai pengadaan mobil dinas melalui sistem rental di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) belakangan ramai diperbincangkan.

Kebijakan ini dinilai sebagian pihak menimbulkan pertanyaan terkait efisiensi anggaran.

Namun, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu, yang kini menjabat sebagai Kepala Bappelitbangda Mahakam Ulu
Yohanes Andy Abeh, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut justru lahir dari arahan lembaga antikorupsi.

Menurutnya, penggunaan kendaraan dinas dengan skema rental merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola aset daerah sekaligus menekan potensi pemborosan anggaran.

Kebijakan Rental Mobil Dinas Mengacu Arahan KPK

Yohanes Andy Abeh mengatakan, kebijakan pengadaan kendaraan melalui sistem rental mulai dipertimbangkan setelah adanya kunjungan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahakam Ulu beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, KPK menyarankan agar pemerintah daerah tidak lagi menjadikan kendaraan operasional sebagai aset daerah melalui mekanisme pembelian langsung.

“Tim KPK waktu itu menyarankan agar pengadaan mobil dinas tidak lagi melalui pengadaan aset langsung, tetapi bisa menggunakan sistem rental,” ujarnya.

Menurut Andy, arahan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah tidak terbebani biaya tambahan yang biasanya muncul jika kendaraan menjadi aset resmi pemerintah.

Jika kendaraan dibeli sebagai aset, maka seluruh biaya pemeliharaan seperti servis berkala, pajak kendaraan, hingga administrasi STNK harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Sementara melalui sistem rental, seluruh biaya tersebut menjadi tanggung jawab penyedia kendaraan.

“Kalau kendaraan jadi aset Pemda, biaya pemeliharaan dan administrasi itu akan membebani anggaran daerah. Dengan sistem rental, semua itu ditanggung pihak penyedia,” jelasnya.

Puluhan Kendaraan Sudah Digunakan Pejabat Daerah