Langkah ini diambil untuk menekan potensi manipulasi alamat yang selama ini terjadi dalam sistem zonasi dan demi pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah kota.

Kuota Tetap, Masyarakat Diminta Cermat

Novan juga mengingatkan bahwa jumlah siswa yang diterima tetap mengacu pada kuota Rombongan Belajar (Rombel) yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.

Ia mengimbau masyarakat tidak berspekulasi atau berharap adanya penambahan kuota di luar ketentuan.

“Setiap sekolah sudah menetapkan daya tampung sesuai jalur masing-masing—baik afirmasi, prestasi, maupun reguler. Semua sudah tertuang secara terbuka di pengumuman resmi,” ujarnya.

Dengan keberadaan Satgas, diharapkan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2025/2026 berjalan lebih tertib, adil, dan bebas dari praktik curang.

Pemerintah dan DPRD pun terus mendorong kolaborasi lintas sektor demi menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh warga Samarinda. (adv)