Toni juga menyoroti dampak besar yang ditimbulkan akibat pengelolaan keuangan yang bermasalah ini.

“Kerugian negara jelas ada, namun angka pastinya masih dalam perhitungan. Yang pasti, ini menjadi contoh buruk pengelolaan BUMD yang tidak transparan,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa kasus itu menjadi perhatian serius Kejaksaan Tinggi Kaltim.

“Kami ingin memastikan setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini juga menjadi pelajaran agar pengelolaan keuangan BUMD dilakukan sesuai aturan,” kata Toni.

Ia menilai, penggeledahan ini langkah awal dalam mengungkap kasus yang melibatkan BUMD di Kaltim.

Toni memastikan bahwa penyidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan.

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas demi kepentingan masyarakat dan negara,” tutupnya. (wan)