"Kalau begini terus, dipaksa-paksa begitu, lebih baik ditiadakan saja anggota DPR(D) itu. Untuk apa ada dewan kalau harga diri kami di depan warga digerus karena aspirasi mereka tidak bisa dianggarkan?" ujarnya dengan tegas.

Kritik terhadap Pola Komunikasi TAPD

Menutup pernyataannya, Makmur menyarankan agar TAPD dan pimpinan daerah kembali belajar dari sistem koordinasi masa lalu yang dianggapnya lebih transparan dan kolaboratif.

Ia menyebut nama-nama mantan pejabat teknis seperti Ismiati dan Rahmadhan sebagai representasi sistem komunikasi yang sehat antara legislatif dan eksekutif.

Ia berharap pemerintah provinsi tidak berpikir sempit dan menutup mata terhadap urgensi pembangunan di tingkat akar rumput.

Hingga berita ini diturunkan, pihak TAPD Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tajam yang dilayangkan oleh tokoh senior tersebut.

Persoalan pemangkasan Pokir ini diprediksi akan menjadi batu sandungan besar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026, mengingat mayoritas fraksi di Karang Paci (DPRD Kaltim) menunjukkan sikap serupa: menolak pembungkaman aspirasi. (son)