Makmur yang memiliki latar belakang sebagai birokrat murni dan pernah menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempertanyakan alasan efisiensi anggaran yang kerap didengungkan pemerintah.

Ia membandingkan kondisi fiskal Kaltim masa lalu dengan saat ini.

Menurutnya, pada masa jabatannya terdahulu, dengan APBD yang hanya berkisar di angka Rp2 Triliun hingga Rp3 Triliun, pemerintah mampu membangun infrastruktur besar seperti bandara tanpa harus mencekik aspirasi masyarakat.

"Dulu APBD kita terbatas, tapi semua tersentuh. Sekarang pendapatan kita besar, tapi kenapa aspirasi yang kecil-kecil seperti masjid dan sekolah di pedalaman justru dipersulit? Saya tahu persis bagaimana posisi pendapatan kita," cetusnya.

Ancaman Eksistensi Legislatif

Kekecewaan Makmur memuncak ketika membahas beban moral anggota dewan terhadap konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil).

Menurutnya, anggota dewan adalah garda terdepan yang turun langsung ke kampung-kampung menggunakan perahu tinting guna menyerap keluhan warga yang tidak terjangkau oleh pejabat di kantor provinsi.

Jika ruang gerak untuk merealisasikan aspirasi tersebut ditutup, Makmur secara sarkastis menyatakan bahwa keberadaan lembaga legislatif menjadi tidak relevan lagi dalam sistem pemerintahan saat ini.