ARUSBAWAH.CO -  Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyatakan alokasi pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2026 mengalami pengurangan akibat kebijakan efisiensi. 

Kondisi tersebut membuat bantuan yang sebelumnya difokuskan pada penyediaan mebeler pendidikan tidak lagi menjadi prioritas utama seperti tahun sebelumnya.

Ekti menjelaskan, pada APBD Perubahan 2025, dirinya mengarahkan pokir untuk mendukung sarana pendidikan tingkat menengah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Bantuan yang disalurkan berupa mebeler berupa meja dan kursi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Di 2025 perubahan, kita bergerak di mebeler pendidikan. Kalau provinsi kan wilayahnya SMA sama SLTA. Yang diberikan itu mebeler, meja sama kursi untuk belajar,” ujarnya saat diwawancarai, Sabtu (28/3/2026).

Ia menegaskan, distribusi bantuan tersebut tidak hanya difokuskan pada daerah pemilihannya, Kutai Barat dan Mahakam Ulu, tetapi juga mencakup sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.