Sementara itu, Mahulu menghadapi kendala akses, di mana medan yang berat dan lokasi terpencil membuat distribusi logistik lebih sulit dan memerlukan dana tambahan.
Kemudian, KPU juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran harus sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan.
Dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-122/MK.02/2025 yang tercantum disebutkan bahwa anggaran perjalanan dinas harus dihemat agar dana yang tersedia bisa digunakan secara optimal.
Terakhir, adanya instruksi itu, KPU Kukar dan Mahulu diminta harus segera:
1. Memastikan anggaran hibah Pilkada 2024 dan menutup semua tunggakan.
2. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebijakan efisiensi belanja.
3. Berkoordinasi dengan Pemda jika anggaran masih belum mencukupi.
4. Menyesuaikan pengeluaran dengan kebijakan penghematan dari Kementerian Keuangan.
