“Semua program unggulan harus mengacu pada RPJMD agar langkah pembangunan tetap berada di jalur yang jelas,” tegasnya.

Proses penyelarasan program dan anggaran, lanjut Nanda, saat ini terus bergulir.

Pemprov tengah melakukan refocusing anggaran demi memastikan belanja daerah benar-benar menyasar sektor krusial, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Terkait dua program unggulan Rudy-Seno, yaitu Gratispol (gratis sekolah dan layanan) serta Jospol (jomblo produktif), Nanda menyatakan DPRD akan tetap objektif dalam melakukan penilaian.

“Kita akan menilai berdasarkan dampak nyata di lapangan. Kalau terbukti membawa manfaat, tentu kita dukung. Tapi kalau masih ada kekurangan, kita beri masukan. Fungsi dewan adalah mengawal, bukan sekadar mengamini,” tegasnya.

Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan juga berkomitmen memastikan seluruh kebijakan pro-rakyat tetap berjalan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas yang kuat.

Nanda pun berharap, lewat komunikasi yang terbuka dan forum kerja lanjutan, hubungan antara legislatif dan eksekutif bisa terus menguat.

“Fokus kita tetap satu: membangun Kalimantan Timur yang adil, merata, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali,” pungkasnya. (adv)