ARUSBAWAH.CO - Di tengah masa transisi kepemimpinan, DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal secara aktif pelaksanaan program-program prioritas yang digagas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, khususnya dalam 100 hari pertama pemerintahan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menuturkan bahwa pengawasan akan dilakukan secara bertahap dan sistematis.

Dimulai dari forum rapat kerja awal pekan ini, ia menilai momen tersebut menjadi langkah awal menyelaraskan irama kerja antara eksekutif dan legislatif.

“Rapat perdana ini memang masih bersifat umum, tapi menjadi pondasi penting untuk membangun sinergi. Kita ingin memastikan arah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Nanda.

Ke depannya, sambungnya, DPRD akan mengurai pembahasan ke dalam sektor-sektor spesifik agar pemetaan persoalan bisa lebih tajam, mulai dari isu pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk menangani dinamika daerah yang kompleks.

Sebagai politisi PDI Perjuangan, Nanda juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara visi gubernur dan peta strategis pembangunan daerah, yakni dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Menurutnya, RPJMD bukan sekadar acuan administratif, tapi menjadi panduan utama agar seluruh program berjalan terarah dan berkelanjutan.

“Semua program unggulan harus mengacu pada RPJMD agar langkah pembangunan tetap berada di jalur yang jelas,” tegasnya.

Proses penyelarasan program dan anggaran, lanjut Nanda, saat ini terus bergulir.

Pemprov tengah melakukan refocusing anggaran demi memastikan belanja daerah benar-benar menyasar sektor krusial, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Terkait dua program unggulan Rudy-Seno, yaitu Gratispol (gratis sekolah dan layanan) serta Jospol (jomblo produktif), Nanda menyatakan DPRD akan tetap objektif dalam melakukan penilaian.

“Kita akan menilai berdasarkan dampak nyata di lapangan. Kalau terbukti membawa manfaat, tentu kita dukung. Tapi kalau masih ada kekurangan, kita beri masukan. Fungsi dewan adalah mengawal, bukan sekadar mengamini,” tegasnya.

Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan juga berkomitmen memastikan seluruh kebijakan pro-rakyat tetap berjalan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas yang kuat.

Nanda pun berharap, lewat komunikasi yang terbuka dan forum kerja lanjutan, hubungan antara legislatif dan eksekutif bisa terus menguat.

“Fokus kita tetap satu: membangun Kalimantan Timur yang adil, merata, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali,” pungkasnya. (adv)