“OPD yang berkinerja baik harus diapresiasi, sementara yang masih lemah perlu dievaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.

Salehuddin menambahkan, mekanisme tersebut bukan sekadar memberi sanksi, tetapi memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar kembali kepada masyarakat melalui program yang memberikan dampak nyata.

Ia menilai ketepatan waktu, disiplin, dan keseriusan dalam penggunaan anggaran harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah.

“Tidak boleh lagi ada anggaran besar yang tidak terserap. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus terlihat hasilnya dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal perkembangan realisasi anggaran hingga akhir tahun.

Pemerintah provinsi juga diminta memperketat arahan kepada OPD agar belanja daerah difokuskan pada program strategis, bukan kegiatan seremonial atau administrasi yang minim manfaat bagi publik.

(adv)