ARUSBAWAH.CO - Kinerja serapan anggaran tahun 2025 kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur setelah sejumlah perangkat daerah dinilai belum mampu menunjukkan realisasi yang memuaskan.
Lambatnya penyerapan anggaran ini dikhawatirkan akan menahan laju berbagai program prioritas yang sudah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa persoalan serapan anggaran yang rendah bukan sekadar kendala teknis.
Menurutnya, hal ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan manajemen pelaksanaan program di beberapa OPD.
“Serapan anggaran di sejumlah OPD masih rendah, dan ini menjadi perhatian serius kami di DPRD,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa anggaran yang tidak terserap secara optimal akan membuat target pembangunan bergerak lambat, padahal dana tersebut disiapkan untuk mempercepat pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong penerapan sistem reward and punishment yang lebih tegas.
“OPD yang berkinerja baik harus diapresiasi, sementara yang masih lemah perlu dievaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Salehuddin menambahkan, mekanisme tersebut bukan sekadar memberi sanksi, tetapi memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar kembali kepada masyarakat melalui program yang memberikan dampak nyata.
Ia menilai ketepatan waktu, disiplin, dan keseriusan dalam penggunaan anggaran harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah.
“Tidak boleh lagi ada anggaran besar yang tidak terserap. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus terlihat hasilnya dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal perkembangan realisasi anggaran hingga akhir tahun.
Pemerintah provinsi juga diminta memperketat arahan kepada OPD agar belanja daerah difokuskan pada program strategis, bukan kegiatan seremonial atau administrasi yang minim manfaat bagi publik.
(adv)
