Menurut Novan, pembahasan tersebut diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Samarinda.

Di luar persoalan anggaran, DPRD turut mencermati pelaksanaan SPMB 2026 yang masih menghadapi keterbatasan daya tampung SMP negeri di beberapa kecamatan. 

Kondisi tersebut menyebabkan masih ada calon siswa yang belum memperoleh sekolah pada tahap awal penerimaan.

Novan menyebut pihaknya telah menerima laporan dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur mengenai 31 calon siswa yang belum berhasil mendapatkan kursi di SMP negeri.

“Data 31 siswa itu sudah kami serahkan ke Dinas Pendidikan. Kami akan terus mengawal sampai tahapan lanjutan selesai dan optimistis mereka bisa tertampung di sekolah negeri,” ujarnya.

Ia menerangkan bahwa Disdikbud masih memiliki sekitar 300 kursi kosong yang akan dialokasikan melalui proses pendaftaran lanjutan secara manual sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan. 

Meski demikian, penempatan siswa nantinya disesuaikan dengan ketersediaan kuota sehingga tidak seluruhnya dapat diterima di sekolah yang sebelumnya menjadi pilihan utama.

Komisi IV juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini.