Jumlah itu belum cukup untuk membuka sidang paripurna.

Karena itu, minimal dua atau lebih anggota fraksi Golkar harus hadir agar rapat paripurna hak angket bisa dimulai.

Salah satu nama yang kini disorot adalah Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, yang juga kader Golkar sekaligus kakak Gubernur Rudy Mas’ud.

Kehadiran Hasanuddin Mas’ud bersama minimal dua anggota Golkar lain menjadi pintu awal apakah jadwal hak angket bisa dilanjutkan atau justru gugur sebelum masuk pembahasan.

Kuorum Belum Tentu Membuat Hak Angket Disahkan

Meski begitu, kuorumnya rapat paripurna belum tentu membuat hak angket disahkan.

Tatib DPRD Kaltim juga mengatur keputusan penggunaan hak angket baru dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD Kaltim yang hadir.

Jika jumlah kehadiran berada di angka minimum, yakni 42 anggota, maka sedikitnya diperlukan 28 suara setuju agar hak angket lolos.

Apabila Kuorum, persetujuan hak angket bisa ditempuh lewat musyawarah mufakat ataupun mekanisme voting.

Diketahui: Golkar memiliki 15 kursi, Gerindra 10 kursi, PDIP 9 kursi, PKB 6 kursi, PKS 4 kursi, PAN 4 kursi, NasDem 3 kursi, PPP 2 kursi, dan Demokrat 2 kursi.

Daftar Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim

Adapun anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim saat ini terdiri dari:

1. Sapto Setyo Pramono.
2. Sayid Muziburrachman.
3. Andi Satya.
4. Yusuf Mustafa.
5. Hasanuddin Mas’ud.
6. Abdulloh.
7. Syahariah Mas’ud.
8. Fadly Imawan.
9. Sarkowi V. Zahry.
10. Salehuddin.
11. Muhammad Husni Fahruddin.
12. Syarifatul Sya’diah.
13. Shemmy Permata Sari.
14. Apansyah.
15. Budianto Bulang.

Golkar Lebih Cenderung Dorong Hak Interpelasi

Sarkowi V. Zahry mengatakan Fraksi Golkar sejak awal tidak pernah menolak hak pengawasan DPRD.