"Pekan depan SIPD sudah dibuka untuk menginput aspirasi masyarakat yang masuk ke RKPD. Jadi kalau tidak dilakukan sekarang, kita akan terlambat secara sistem. Kalau tidak urgensi, mana mungkin kita bela-belain melakukan rapat seperti itu," tegasnya.

Mekanisme Undangan dan Koordinasi Lanjutan

Polemik mengenai lokasi rapat ini memicu kritik mengenai efektivitas koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif.

Beberapa anggota dewan mempertanyakan mekanisme undangan rapat yang dilakukan di luar daerah dan menyarankan agar pertemuan strategis semacam ini tetap dipusatkan di kantor pemerintahan yang ada di daerah.

Hingga saat ini, agenda pembahasan program 2026 tetap menjadi prioritas pemerintah provinsi untuk mengejar target penginputan sistem yang akan segera dibuka. (son)