ARUSBAWAH.CO -  Kritik terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur datang dari sejarawan nasional, Prof. Dr. Anhar Gonggong.

Pernyataan ini disampaikan langsung melalui video di kanal YouTube resminya pada 11 April 2026, yang menyoroti alasan pemerintah mengutamakan fasilitas pejabat di tengah kesulitan warga.

Dalam video tersebut, Anhar secara terang-terangan mempertanyakan alasan Marwah Daerah yang sering dipakai untuk membenarkan pengadaan fasilitas mewah.

Baginya, harga diri sebuah daerah bukan dilihat dari megahnya rumah gubernur, tapi dari kesejahteraan rakyatnya.

"Apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal. Pada saat yang bersamaan orang Dayak makan saja tidak," tegas Anhar dalam videonya.

Fakta Anggaran Rp25 Miliar dan Fasilitas Mewah

Kritik ini muncul menyusul data perbaikan Rumah Jabatan (Rujab) pimpinan daerah yang dikerjakan dalam dua tahap (tahun 2024 dan 2025).

Total uang rakyat yang digunakan untuk renovasi rumah tersebut mencapai Rp25 miliar.

Meski alasan resminya adalah karena bangunan lama tidak ditempati dan rusak, namun isi anggarannya memicu kontroversi.

Di dalam dokumen pengadaan, ditemukan rencana belanja untuk fasilitas yang dinilai tidak mendesak, seperti:

• Aquarium air laut dengan harga Rp198 juta.
• Ruang fitness dan biliar senilai Rp195,5 juta.
• Layar raksasa (videotron) di dalam rumah jabatan Wakil Gubernur seharga Rp782 juta.

Kondisi Jalan Rusak Jadi Perbandingan

Anhar Gonggong membandingkan kemewahan di istana gubernur tersebut dengan kondisi jalanan di Kalimantan Timur yang hingga kini masih banyak yang rusak parah.

"Gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang di dia jalan rusak lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk mau membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Masuk akal enggak?" ucapnya dengan nada sangsi.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pemimpin seharusnya ikut merasakan beban rakyat, bukan malah menikmati fasilitas mewah sendirian dengan alasan harga diri daerah.

"Yang enak ya gubernurnya. Tapi dia katakan melakukan itu demi marwah masyarakat. Masuk akal tidak? Marwah masyarakat itu kalau jalanannya bagus, kalau rakyatnya tidak lapar," pungkas Anhar.

Hingga kini, banyak warga yang mendesak agar pemerintah lebih fokus memperbaiki jalan dan kebutuhan pokok masyarakat daripada mempercantik rumah dinas dengan fasilitas yang mewah. (son)