Ia menekankan, tanpa tenaga honorer, dunia pendidikan atau sektor lain yang juga melibatkan honorer di Kaltim sulit berjalan. 

Bahkan di Samarinda, sebagai ibu kota provinsi, jumlah honorer di sekolah masih sangat besar. 

“Kalau honorer ini tidak ada, pendidikan tidak akan jalan. Jadi ini soal kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana,” tegasnya.

FSPTTH mendesak Pemprov Kaltim agar lebih proaktif memperjuangkan honorer, bukan sekadar mengalihkan tanggung jawab ke pusat. 

Wahyudin menilai, jika Rudy Mas’ud ingin dianggap berpihak pada pendidikan, ia harus mencontoh langkah kepemimpinan sebelumnya yang berani melobi sekaligus menyiapkan kebijakan alternatif menggunakan APBD.

“Lobi ke pusat itu wajib. Tapi jangan hanya sekadar datang minta formasi tanpa data. Kalau ada data akurat, saya yakin pusat tidak akan menolak. Jadi persoalan utama ada di keseriusan daerah mengurus ini,” tutupnya.

(wan)