ARUSBAWAH.CO -  Ratusan driver Ojek Online (Ojol) Maxim di Samarinda melancarkan protes keras atas penutupan kantor operasional Maxim oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Para driver menilai kebijakan Pemprov menzolimi mitra driver dan menuntut revisi segera atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/Κ.673/2023 tentang penetapan tarif angkutan sewa khusus yang dianggap bermasalah.

Koordinator Driver Maxim Samarinda, Tajuddin Ayuc, menegaskan penutupan kantor telah memicu kemarahan besar di kalangan mitra driver.

Menurutnya, kantor operasional bukanlah tempat prostitusi dan perjudian sehingga tidak pantas untuk disegel.

“Kami cuma mau hidup. Kalau bapak tidak bisa memberikan kami pekerjaan, setidaknya jangan ganggu pekerjaan kami. Terus terang, tarif Maxim sekarang lumayan mencukupi buat kami. Kami merasa dizolimi. Kantor itu bukan tempat prostitusi atau perjudian, tapi tempat kerja kami,” tegas Tajuddin saat audiensi dengan Wakil Gubernur Seno Aji, di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/8/2025).

Driver Nilai Pemprov Kaltim Bertindak di Luar Kewenangan

Ia menilai dasar penyegelan kantor Maxim tidak jelas, apalagi sampai memicu kemarahan ratusan bahkan ribuan driver.

Tajuddin menuding Pemprov bertindak di luar kewenangan, sebab penutupan aplikator seharusnya hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bukan pemerintah daerah.

“Tidak ada kewenangan bapak untuk blokir aplikator. Itu kewenangan Kominfo. SK Gubernur ini bermasalah dan multitafsir, harus direvisi sesuai kewenangan, jangan buat aturan atas desakan kelompok tertentu, ini piring nasi kami,” ujarnya.

Menurut Tajuddin, tarif Maxim saat ini justru lebih layak dibanding Gojek dan Grab, apalagi setelah kenaikan Rp1.000 per kilometer.

“Kalau memang aplikasi Maksim mau ditutup, pastikan dulu ada lapangan kerja untuk ribuan driver. Jangan hanya segel kantor yang bukan kewenangan, lalu biarkan kami kehilangan penghasilan,” tambahnya.