Kelemahan Pemprov Kaltim: Data Honorer Tidak Akurat

Wahyudin menyebut, kelemahan utama Pemprov kaltim selama ini tidak memiliki data akurat mengenai jumlah tenaga honorer, kebutuhan guru, serta peta kekurangan tenaga pendidik di setiap sekolah. 

Padahal, data honorer itu menjadi kunci utama untuk memperjuangkan formasi honorer di tingkat pusat.

“Kalau kita bicara ke kementerian hanya dengan klaim kekurangan guru tanpa data rinci, itu tidak akan pernah berhasil. Harus ada mapping jumlah sekolah, rombongan belajar, jumlah PNS, serta tenaga honorer yang mengabdi. Dengan data akurat, kementerian pasti bisa membuka formasi,” ujarnya.

Ia mencontohkan, jika Kaltim memiliki kekurangan seribu guru di bidang tertentu, maka data detail seperti lokasi sekolah, mata pelajaran, hingga masa kerja honorer harus disajikan. 

Dengan begitu, pusat memiliki dasar kuat untuk menetapkan formasi PPPK maupun ASN.

FSPTTH Minta Pemprov Kaltim Lebih Proaktif Perjuangkan Nasib Honorer

Meski aturan melarang daerah mengangkat honorer menjadi PPPK secara mandiri, Wahyudin menilai Pemprov tetap punya ruang untuk membuat kebijakan alternatif, setidaknya dalam hal pemberian insentif. 

“Kalau pusat tidak bisa mengakomodasi, daerah harus berani mengambil sikap. Minimal ada insentif atau kontrak kerja yang menjamin honorer tetap bisa bertahan,” katanya.