Andi Harun menyebut pekerjaan itu akan menjadi salah satu prioritas apabila kapasitas fiskal Pemerintah Kota Samarinda telah memungkinkan.

“Untuk rencana pelebaran jalan di sekitar terowongan, itu menunggu kondisi keuangan daerah membaik. Kalau kapasitas fiskal cukup, itu menjadi prioritas,” ujarnya.

Terowongan Selesai, Masih Menunggu Izin Kementerian PUPR

Andi Harun sendiri memastikan pembangunan fisik Terowongan Samarinda sebenarnya telah rampung.

Bahkan menurutnya, secara teknis terowongan sudah dapat dilalui kendaraan.

Namun hingga kini pemerintah kota belum bisa mengoperasionalkannya karena masih menunggu izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Terowongan itu sudah selesai. Secara operasional sebenarnya bisa kita lakukan,” katanya.

“Hanya perlu diketahui bahwa untuk konstruksi jembatan dan terowongan wajib mendapatkan izin dari Kementerian PUPR. Saat ini prosesnya masih berjalan,” sambungnya.

Saat ini, Pemerintah Kota Samarinda masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai syarat sebelum Terowongan Samarinda dapat dioperasionalkan.

Proses tersebut ditangani oleh Balai Keselamatan Jalan, Terowongan dan Jembatan Khusus (BKJTJK) Kementerian PUPR melalui rangkaian asesmen dan evaluasi teknis.

Ia memastikan tidak ada kendala dalam proses pengajuan izin tersebut.

Sejumlah tim dari pemerintah pusat telah turun langsung melakukan pemeriksaan dan asesmen lapangan.

Selain itu, perguruan tinggi yang ditunjuk kementerian serta Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) juga telah terlibat dalam proses evaluasi.

“Tidak ada kendala dalam proses pengajuan izin. Tim dari pusat sudah turun. Bahkan tim dari perguruan tinggi yang ditunjuk kementerian, termasuk KKJTJ, juga sudah bekerja,” ujarnya.

Saat ini seluruh proses masih berada pada tahap asesmen.

Setelah asesmen selesai, akan dilanjutkan dengan tahapan komisioning sebelum izin operasional diterbitkan pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan asesmentnya berjalan lancar sehingga kita bisa mengoperasionalkannya sebagaimana harapan masyarakat,” katanya.

Pemkot Pilih Taat Aturan

Politikus Gerindra itu menegaskan pemerintah kota tidak ingin mengambil risiko dengan membuka terowongan sebelum seluruh izin resmi diterbitkan.