ARUSBAWAH.CO - Di rapat kerja Komisi XII DPR RI yang membidangi ESDM, Lingkungan Hidup dan Investasi, anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin kembali bersuara.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, sementara untuk ketua rapat adalah Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan yang merupakan anak dari Zulkifli Hasan. 

Adanya kejadian yang menjadi atensi nasional, yakni bencana banjir di tiga provinsi, Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh, yang ia kemukakan. 

Udin, biasa ia disapa, sampaikan nyaring bahwa perlu ada mitigasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (LH), agar kejadian serupa tak terulang di provinsi lain, khususnya Kalimantan Timur. 

"Peristiwa yang terjadi di Pulau Sumatra agar tak terulang di Kalimantan Timur," katanya mengawali statement. 

"Karena Kaltim sangat rawan terjadi bencana, seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatra. Kenapa? Karena di sana ada banyak perusahaan raksasa. Bergerak di sektor pertambangan," lanjutnya lagi. 

Tanpa ragu, Udin kemudian menyebut beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim. 

"Ada KPC, ada Berau Coal, ada Indominco, ada PT Bayan, ada PT ITM Group dan Kideco dan banyak lagi perusahaan tambang yang terus menerus menggunduli hutan , mencemari sungai dan air di sana,". 

"Saya mohon agar ada langkah-langkah mitigasi agar peristiwa yang terjadi di Sumatra tidak terjadi di Kaltim. Sekali lagi, Kaltim sangat rawan," kata Udin. 

Lanjutnya lagi, dari hasil pengumpulan data yang ia lakukan ke beberapa unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, Udin bilang di Kaltim, ada ribuan lubang tambang belum direklamasi. 

"Di sana (Kaltim), ada lebih 1700 lubang tambang yang belum direklamasi dan ada 51 anak yang meninggal di lubang tambang. Ini baru korban meninggal di lubang tambang, belum korban yang kejadian bencana seperti di Pulau Sumatra," tegasnya. 

Dari faktor inilah, Syafruddin merasa harus ada langkah tegas dan terkontrol yang dilakukan LH, terkhusus pada bidang kerja yang dilakukan, yakni persoalan kepengurusan AMDAL. 

"Mohon kepada perusahaan-perusahaan, pengajuan AMDAL, tolong diperketat. Supaya dalam rangka memitigasi terjadinya bencana," pungkasnya.