“Kami belum dapat menghitung apakah ada potensi mark up atau tidak, karena datanya tidak tersedia di sistem pengadaan, baik perencanaan ataupun pemilihan. Namun, berdasarkan pencarian melalui sumber terbuka, jika dilihat dari segi merek yaitu Range Rover Autobiography LWB PHEV, dari website resminya hanya Rp6,02 miliar. Patut diduga adanya potensi mark-up,” ujarnya.

Namun bagi ICW, perkara ini tak semata soal angka.

Wana menyebut, produk yang dibeli oleh Gubernur Kaltim bukan tentang harga wajar atau tidak, tapi tata kelola pemerintahan yang baik dan tentang kepantasan dirinya sebagai seorang pejabat publik (kepala daerah).

Ia memberi contoh opsi lain yang bisa ditempuh.

“Terkait dengan tata kelola pemerintah, misal, ada opsi gubernur menyewa kendaraan alih-alih membeli. Menyewa kendaraan jauh lebih efisien dibanding ketika membeli,” katanya.

ICW juga mendorong pengawasan dari pusat.

“Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri harus melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran oleh Gubernur karena hal tersebut merupakan wewenang Itjen,” demikian Wana.

(wan)