Ia berkaca pada data pertumbuhan ekonomi dengan postur APBD yang relatif sama dari tahun ke tahun.
Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Kaltim berada di angka 6,22 persen, turun tipis menjadi 6,17 persen pada 2024.
Namun pada 2025, hingga triwulan III, angkanya hanya 4,26 persen, bahkan lebih rendah dari rata-rata nasional.
“Itu indikator yang saya lihat. Saya tidak bicara proses, saya bicara hasil. Kinerja ekonomi tahun ini tidak lebih baik, malah lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Sutomo.
Dominasi PDRB Kaltim di Kalimantan Terus Menurun
Politisi PKB itu menyoroti klaim dominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim di regional Kalimantan.
Menurutnya, dominasi itu justru terus menurun.
Pada 2021 kontribusi Kaltim mencapai 52 persen, turun menjadi sekitar 47 persen di 2024, dan diperkirakan hanya 45 persen pada 2025.
“Artinya enggak ada perbaikan,” katanya.
Masalah lain yang disorot adalah realisasi anggaran.
Sutomo menilai rendahnya penyerapan APBD Kaltom di akhir tahun menunjukkan lemahnya kinerja birokrasi.
“Uangnya banyak tapi tidak direalisasikan. Ini penyakit lama. Kalau diulang lagi, ya sama saja bohong,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2025 dipastikan tidak tercapai, termasuk proyeksi Bank Indonesia yang meleset.
“Kalau target tidak tercapai, itu rapor merah,” ujarnya.
Politisi PDIP Kaltim: Dampak Program Belum Signifikan
Sementara itu, Roy Hendroyanto Politikus PDI Perjuangan Kaltim melihat refleksi setahun ini masih diwarnai banyak program yang belum berjalan seiring dengan kekuatan anggaran.
Dari sisi ekonomi, ia menyebut dampaknya belum terlihat signifikan.
Salah satu indikatornya adalah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang masih tinggi, mendekati Rp1 triliun lebih, tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
“Silpa itu artinya serapan belum maksimal. Harusnya bisa dimanfaatkan lebih baik untuk mendorong ekonomi di tahun berikutnya,” kata Roy.
Meski demikian, PDIP belum memberi label rapor merah bagi pemerintahan Rudy-Seno.
(wan)
Tag
