ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Kota Samarinda mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 secara umum berada pada kisaran 90 persen.
Data tersebut terlihat dari capaian pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah yang sebagian besar mendekati target yang telah ditetapkan.
Data-data ini dipaparkan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat Rapat Paripurna di DPRD Samarinda dengan agenda Penyampaian LKPJ Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, Senin 30 Maret 2026.
Dari sisi pendapatan daerah, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,203 triliun.
Hingga akhir tahun anggaran, realisasi PAD mencapai Rp1,138 triliun atau 94,62 persen dari target.
Capaian ini menunjukkan kontribusi sumber-sumber pendapatan lokal masih menjadi penopang penting dalam struktur APBD.
Sementara itu, pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan antar daerah ditargetkan sebesar Rp4,298 triliun.
Realisasinya tercatat Rp3,867 triliun atau 89,97 persen.
Meski belum mencapai target penuh, angka tersebut tetap mendominasi struktur pendapatan daerah karena porsinya paling besar dibanding komponen lainnya.
Adapun komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp14,234 miliar.
Pada akhir tahun, komponen ini terealisasi penuh sebesar Rp14,234 miliar atau 100 persen. Capaian ini menunjukkan seluruh sumber pendapatan tambahan berhasil dimaksimalkan.
Dari sisi belanja, Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan total belanja daerah sebesar Rp5,801 triliun.
Realisasi belanja hingga akhir tahun mencapai Rp5,227 triliun atau 90,10 persen. Angka tersebut mencerminkan serapan anggaran yang relatif tinggi, meskipun masih terdapat sisa belanja yang belum terserap.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam struktur pengeluaran daerah.
Dari target Rp3,064 triliun, realisasi mencapai Rp2,834 triliun atau 92,47 persen.
Tingginya serapan belanja operasi menunjukkan fokus pemerintah daerah pada pembiayaan kegiatan rutin, pelayanan publik, serta belanja pegawai dan barang jasa.
Sementara itu, belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik dan pengadaan aset ditargetkan sebesar Rp2,730 triliun.
Realisasi tercatat Rp2,390 triliun atau 87,54 persen.
Persentase ini masih cukup tinggi, namun lebih rendah dibanding belanja operasi, yang mengindikasikan masih adanya proyek atau kegiatan pembangunan yang belum terselesaikan sepenuhnya.
Untuk belanja tak terduga, pemerintah daerah menganggarkan Rp5 miliar.
Realisasinya hanya sekitar Rp1,861 miliar atau 37,22 persen.
Rendahnya serapan belanja tak terduga umumnya menunjukkan tidak banyak kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang harus dibiayai sepanjang tahun anggaran.
Pada komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya ditargetkan sebesar Rp284,347 miliar.
Hingga akhir tahun, realisasinya mencapai Rp284,299 miliar. Nilai tersebut hampir menyentuh target yang ditetapkan. (raf)
