"Yang sudah lengkap ada 32 berkas. Sebenarnya yang melapor sudah lebih dari 100, tapi kami dahulukan yang datanya lengkap agar segera ditindaklanjuti," ujar Rina.

Rina juga mengungkapkan bahwa pihaknya memperoleh informasi mengenai dugaan praktik jual beli kursi selama proses penerimaan siswa baru. 

Akan tetapi, ia menegaskan informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum didukung bukti yang memadai.

"Soal jual beli kursi, itu rumor yang berkembang. Tapi saya tidak berani bicara kalau tidak ada pembuktian. Untuk dugaan perubahan titik koordinat, ada orang tua yang menunjukkan tangkapan layar yang memperlihatkan perubahan jarak pada data salah satu peserta," terangnya.

Menurut Rina, sebagian besar laporan yang diterima berasal dari peserta jalur domisili. 

Bahkan terdapat calon siswa yang telah mencoba mendaftar ke sembilan sekolah berbeda, tetapi tetap tidak memperoleh kursi. 

Ia berharap pemerintah melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan SPMB agar akses pendidikan bagi seluruh anak dapat lebih merata dan tidak menyulitkan masyarakat.

"Kalau rumahnya dekat tapi tetap terlempar jauh, lalu gunanya zonasi untuk apa? Harapan kami semua anak bisa mendapatkan sekolah dan sistemnya diperbaiki agar tidak mempersulit orang tua," jelasnya. 

Rina berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem SPMB agar penempatan siswa lebih sesuai dengan domisili dan tidak menyulitkan orang tua maupun calon peserta didik. (adv/naa)