ARUSBAWAH.CO - Puluhan laporan dari calon peserta didik yang belum memperoleh kursi di SMP negeri pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 kini menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Lembaga legislatif tersebut berupaya memastikan setiap laporan yang masuk mendapat tindak lanjut dari Dinas Pendidikan agar para siswa masih memiliki peluang diterima pada tahapan pendaftaran berikutnya.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan pihaknya telah menerima sebanyak 32 berkas pengaduan yang disampaikan Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur, Rina Zainun.
Seluruh dokumen tersebut berisi identitas calon siswa beserta bukti bahwa mereka belum berhasil lolos melalui sistem SPMB.
"Dokumen yang ada ini sudah kami serahkan ke Dinas Pendidikan. Ini ada gelombang 2, tapi cuma sampai tanggal 4. Jadi akan kami pantau sampai tanggal 4. Insyaallah anak-anak ini bisa tertampung di sekolah negeri," kata Novan.
Menurut Novan, berdasarkan penjelasan dari Dinas Pendidikan, masih terdapat sekitar 300 kursi yang belum terisi di sejumlah SMP negeri di Kota Samarinda.
Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi calon siswa yang belum diterima untuk mengikuti proses penempatan melalui mekanisme gelombang kedua sesuai ketentuan yang berlaku dari Kementerian Pendidikan.
"Gelombang 2 itu manual oleh Dinas Pendidikan, dan menyesuaikan ketersediaan di masing-masing rayon. Kalau di rayonnya sudah penuh, nanti akan digeser ke rayon berikutnya. Yang penting pada prinsipnya mereka tetap tertampung di sekolah negeri di Samarinda," ujarnya.
Selain memastikan proses penempatan berjalan optimal, Komisi IV DPRD Samarinda juga berencana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini.
Evaluasi tersebut akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang jumlah sekolah negerinya dinilai belum mampu mengimbangi banyaknya lulusan sekolah dasar yang ingin melanjutkan pendidikan.
Novan menjelaskan tingginya minat masuk ke SMP negeri tidak hanya berasal dari lulusan SD negeri.
Banyak lulusan SD swasta hingga madrasah yang juga bersaing memperebutkan kursi yang tersedia sehingga daya tampung menjadi semakin terbatas.
"Yang mau masuk ke SMP negeri itu banyak. Tidak cuma dari SD negeri, tapi swasta juga. Belum lagi yang lulusan madrasah. Kita akan breakdown per kecamatan sampai ke kelurahan. Daerah seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Palaran akan kita evaluasi karena jumlah sekolahnya memang masih kurang," jelasnya.
Politikus Partai Golkar tersebut turut menanggapi adanya laporan dugaan manipulasi titik koordinat dalam proses seleksi.
Namun, menurutnya DPRD belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum Satgas SPMB menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap laporan yang diterima.
"Kalau memang ada bukti, tentu harus ada konsekuensinya. Nanti kami akan meminta keterangan dari Satgas karena memang mereka yang bertugas mengawasi pelaksanaan SPMB," tegasnya.
Di sisi lain, Ketua TRC PPA Kalimantan Timur, Rina Zainun, mengatakan pihaknya sebenarnya telah menerima lebih dari 100 pengaduan dari masyarakat.
Meski demikian, baru 32 laporan yang dinilai memenuhi persyaratan administrasi sehingga dapat disampaikan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti.
"Yang sudah lengkap ada 32 berkas. Sebenarnya yang melapor sudah lebih dari 100, tapi kami dahulukan yang datanya lengkap agar segera ditindaklanjuti," ujar Rina.
Rina juga mengungkapkan bahwa pihaknya memperoleh informasi mengenai dugaan praktik jual beli kursi selama proses penerimaan siswa baru.
Akan tetapi, ia menegaskan informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum didukung bukti yang memadai.
"Soal jual beli kursi, itu rumor yang berkembang. Tapi saya tidak berani bicara kalau tidak ada pembuktian. Untuk dugaan perubahan titik koordinat, ada orang tua yang menunjukkan tangkapan layar yang memperlihatkan perubahan jarak pada data salah satu peserta," terangnya.
Menurut Rina, sebagian besar laporan yang diterima berasal dari peserta jalur domisili.
Bahkan terdapat calon siswa yang telah mencoba mendaftar ke sembilan sekolah berbeda, tetapi tetap tidak memperoleh kursi.
Ia berharap pemerintah melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan SPMB agar akses pendidikan bagi seluruh anak dapat lebih merata dan tidak menyulitkan masyarakat.
"Kalau rumahnya dekat tapi tetap terlempar jauh, lalu gunanya zonasi untuk apa? Harapan kami semua anak bisa mendapatkan sekolah dan sistemnya diperbaiki agar tidak mempersulit orang tua," jelasnya.
Rina berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem SPMB agar penempatan siswa lebih sesuai dengan domisili dan tidak menyulitkan orang tua maupun calon peserta didik. (adv/naa)
