Evaluasi tersebut akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang jumlah sekolah negerinya dinilai belum mampu mengimbangi banyaknya lulusan sekolah dasar yang ingin melanjutkan pendidikan.

Novan menjelaskan tingginya minat masuk ke SMP negeri tidak hanya berasal dari lulusan SD negeri. 

Banyak lulusan SD swasta hingga madrasah yang juga bersaing memperebutkan kursi yang tersedia sehingga daya tampung menjadi semakin terbatas.

"Yang mau masuk ke SMP negeri itu banyak. Tidak cuma dari SD negeri, tapi swasta juga. Belum lagi yang lulusan madrasah. Kita akan breakdown per kecamatan sampai ke kelurahan. Daerah seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Palaran akan kita evaluasi karena jumlah sekolahnya memang masih kurang," jelasnya.

Politikus Partai Golkar tersebut turut menanggapi adanya laporan dugaan manipulasi titik koordinat dalam proses seleksi. 

Namun, menurutnya DPRD belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum Satgas SPMB menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap laporan yang diterima.

"Kalau memang ada bukti, tentu harus ada konsekuensinya. Nanti kami akan meminta keterangan dari Satgas karena memang mereka yang bertugas mengawasi pelaksanaan SPMB," tegasnya.

Di sisi lain, Ketua TRC PPA Kalimantan Timur, Rina Zainun, mengatakan pihaknya sebenarnya telah menerima lebih dari 100 pengaduan dari masyarakat. 

Meski demikian, baru 32 laporan yang dinilai memenuhi persyaratan administrasi sehingga dapat disampaikan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti.