Di sisi pemerintah, Wakil Gubernur dan pimpinan daerah menegaskan komitmen melanjutkan Gratispol meski tekanan fiskal menciutkan APBD pada 2026 mendatang.
Pemprov menyatakan alokasi Rp1,4 triliun disiapkan untuk melindungi akses pendidikan bagi 140.000 mahasiswa Kaltim.
Namun Buyung menegaskan komitmen anggaran harus diiringi bukti efektivitas, akuntabilitas, dan penegasan payung hukum agar program tidak mengulang masalah masa lalu seperti program beasiswa terdahulu, yaitu Kaltim Cemerlang dan Beasiswa Kaltim Tuntas yang dinilai bermasalah.
Pokja 30 secara tegas meminta sebelum dana ditingkatkan menjadi Rp1,4 triliun, lakukan evaluasi total audit penggunaan anggaran operasional, sinkronisasi kebijakan provinsi–kabupaten/kota, perbaikan payung hukum, dan pembukaan partisipasi publik.
Jika rekomendasi itu diabaikan, Buyung memperingatkan risiko berulangnya salah sasaran dan pemborosan yang berujung pada anggaran besar tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Saya tidak pernah menyaksikan ada evaluasi dari program beasiswa. Dari Kaltim Cemerlang, Kaltim Tuntas hingga yang sekarang Gratispol," pungkasnya.
(wan)
- Akhir Tahun Tinggal Hitungan Minggu, Realisasi Anggaran Belanja Kaltim Baru Rp11,9 Triliun! Masih Rp9 Triliun Belum Terserap
- Sudah Akhir Oktober, Dana Gratispol Belum Cair! Kampus Negeri dan Swasta Tahan Napas
- Anggaran Influencer Rp 1,7 Miliar 2025 dan 2026 Ditiadakan, Kadispar Bilang Kebijakan Bisa Berubah Lagi
Tag
