Potensi Konflik Kepentingan dan Minimnya Keterlibatan Publik

Selain soal efisiensi, Buyung menyorot potensi konflik kepentingan dalam mekanisme seleksi penerima bantuan Gratispol Pendidikan.

Ia mengingatkan klausul rekomendasi yang memberi ruang bagi pejabat tertentu yakni gubernur, wakil gubernur, pimpinan DPRD, hingga sekretaris daerah untuk merekomendasikan calon penerima.

Menurut Buyung, celah itu bisa disalahgunakan untuk kepentingan jaringan atau keluarga.

“Jangan sampai TP2G ini juga tercemar dengan orang-orang yang terdahulu yang bermasalah kembali,” tegasnya.

Buyung juga menekankan minimnya keterlibatan publik dalam evaluasi dan monitoring.

Selama ini, menurutnya, pengawasan bersirkulasi di internal OPD tanpa ruang partisipasi bagi mahasiswa, media, dan masyarakat sipil sebagai pengawas independen.

Ia menuntut transparansi untuk daftar penerima, daftar perguruan tinggi yang terdaftar, mekanisme seleksi, serta laporan real time harus dipublikasikan agar masyarakat bisa ikut mengaudit.

Pemerintah Tetap Lanjutkan Gratispol, Tapi Pokja 30 Minta Bukti Akuntabilitas