ARUSBAWAH.CO -  Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menuntut evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program Gratispol Pendidikan sebelum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaikkan anggaran menjadi Rp1,4 triliun pada 2026 mendatang.

Pernyataan itu ia sampaikan langsung dalam diskusi publik bertajuk Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan, Supaya Baik Jalannya di Temindung Creative Hub, Kamis (20/11/2025).

Buyung menaruh perhatian pada beberapa persoalan teknis yang menurutnya berisiko membuat anggaran besar tidak tepat sasaran.

Pertama, payung hukum yang belum sinkron, kedua, tumpang-tindih beasiswa antara provinsi dan kabupaten/kota, ketiga, data pendaftaran dan peta penerima yang belum real time, dan keempat, infrastruktur pendukung yang belum merata.

“Dari di 10 kabupaten kota yang di Kalimantan Timur gitu kan. Cuma dua kota yang teraliri listrik secara penuh. Nah, bagaimana dengan daerah yang belum teraliri listrik? Ya percuma kita kasih sekolah komputer Nyolok di mana listriknya,” kata Buyung dihadapan wakil gubernur Kaltim Seno Aji.

Anggaran Operasional TP2G Dikritik, Pola Belanja Dipertanyakan

Kekhawatiran Buyung bukan retorika, ia menyodorkan angka-angka operasional yang menurutnya mengundang tanda tanya publik.

Diketahui, Pemprov Kaltim menganggarkan dana operasional TP2G sekitar Rp2,3 miliar, dari jumlah itu ada alokasi Rp412 juta untuk peralatan IT yang tercatat hanya membeli lima PC, satu laptop, dan satu tablet.

“Kalau hanya dihitung lima unit, satu laptop, satu tablet, hanya tujuh sisanya ngapain nih?” ujar Buyung, mempertanyakan rasio perangkat terhadap jumlah tim TP2G.

Lebih menguatkan kecurigaan Buyung, rincian belanja menunjukkan porsi besar untuk sosialisasi dan rapat yaitu tercatat alokasi sekitar Rp1,16 miliar untuk sosialisasi serta ratusan perjalanan dinas dan rapat yang termuat dalam paparan yang diperdebatkan dalam forum diskusi itu.

Buyung menilai pola pengeluaran itu membuat anggaran lebih banyak jalan-jalan ketimbang langsung berdampak pada mahasiswa penerima beasiswa.

Potensi Konflik Kepentingan dan Minimnya Keterlibatan Publik

Selain soal efisiensi, Buyung menyorot potensi konflik kepentingan dalam mekanisme seleksi penerima bantuan Gratispol Pendidikan.

Ia mengingatkan klausul rekomendasi yang memberi ruang bagi pejabat tertentu yakni gubernur, wakil gubernur, pimpinan DPRD, hingga sekretaris daerah untuk merekomendasikan calon penerima.

Menurut Buyung, celah itu bisa disalahgunakan untuk kepentingan jaringan atau keluarga.

“Jangan sampai TP2G ini juga tercemar dengan orang-orang yang terdahulu yang bermasalah kembali,” tegasnya.

Buyung juga menekankan minimnya keterlibatan publik dalam evaluasi dan monitoring.

Selama ini, menurutnya, pengawasan bersirkulasi di internal OPD tanpa ruang partisipasi bagi mahasiswa, media, dan masyarakat sipil sebagai pengawas independen.

Ia menuntut transparansi untuk daftar penerima, daftar perguruan tinggi yang terdaftar, mekanisme seleksi, serta laporan real time harus dipublikasikan agar masyarakat bisa ikut mengaudit.

Pemerintah Tetap Lanjutkan Gratispol, Tapi Pokja 30 Minta Bukti Akuntabilitas

Di sisi pemerintah, Wakil Gubernur dan pimpinan daerah menegaskan komitmen melanjutkan Gratispol meski tekanan fiskal menciutkan APBD pada 2026 mendatang.

Pemprov menyatakan alokasi Rp1,4 triliun disiapkan untuk melindungi akses pendidikan bagi 140.000 mahasiswa Kaltim.

Namun Buyung menegaskan komitmen anggaran harus diiringi bukti efektivitas, akuntabilitas, dan penegasan payung hukum agar program tidak mengulang masalah masa lalu seperti program beasiswa terdahulu, yaitu Kaltim Cemerlang dan Beasiswa Kaltim Tuntas yang dinilai bermasalah.

Pokja 30 secara tegas meminta sebelum dana ditingkatkan menjadi Rp1,4 triliun, lakukan evaluasi total audit penggunaan anggaran operasional, sinkronisasi kebijakan provinsi–kabupaten/kota, perbaikan payung hukum, dan pembukaan partisipasi publik.

Jika rekomendasi itu diabaikan, Buyung memperingatkan risiko berulangnya salah sasaran dan pemborosan yang berujung pada anggaran besar tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Saya tidak pernah menyaksikan ada evaluasi dari program beasiswa. Dari Kaltim Cemerlang, Kaltim Tuntas hingga yang sekarang Gratispol," pungkasnya.

(wan)