3. Tantangan Perumahan di Kaltim

Permasalahan perumahan di Kaltim masih cukup besar, dengan sekitar 60 ribu rumah yang tidak layak huni dan backlog mencapai 250 ribu unit. 

Gratispol menanggung biaya administrasi pembelian rumah, mulai dari notaris, provisi, hingga administrasi bank dengan maksimal Rp 10 juta. 

“Jadi masyarakat hanya perlu membayar cicilan rumahnya saja,” terang Fitra.

Dengan program ini, Pemprov Kaltim berharap lebih banyak perusahaan ikut aktif membantu penyediaan perumahan layak huni, sehingga kebutuhan rumah di Kaltim bisa terpenuhi dengan lebih merata.