ARUSBAWAH.CO - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) mengajak semua perusahaan yang beroperasi di Kaltim untuk berpartisipasi dalam program Gratispol dengan membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Perusahaan tambang maupun perkebunan bisa membangun rumah-rumah layak huni untuk masyarakat,” ujar Harum usai menandatangani kesepakatan antara Pemprov Kaltim dan bank penyalur pembiayaan rumah, Rabu (20/8/2025) di IG Pemprov Kaltim.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan perumahan layak huni sekaligus mendorong perusahaan mengambil peran lebih besar dalam pembangunan sosial di Kaltim.
1. Langkah Perusahaan di Kaltim
Beberapa perusahaan di Kaltim telah menjalin kerja sama dengan TNI untuk membangun 30 hingga 50 unit rumah.
Pemprov Kaltim pun tengah menentukan lokasi-lokasi yang akan menjadi bagian dari Program Pengembangan Masyarakat (PPM), Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TSL), dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Harum menekankan bahwa keberhasilan program ini memerlukan dukungan berbagai pihak.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan perusahaan, perbankan, pengembang, dan masyarakat adalah kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat besar,” jelas Harum.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga sinergi agar Gratispol menjadi keberhasilan bersama di Kaltim.
2. Gratispol Sebagai Prioritas Pemprov Kaltim
Program Gratispol merupakan salah satu prioritas di bawah kepemimpinan Gubernur Harum dan Wakil Gubernur Seno Aji, menurut Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.
“Pemprov Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang meluncurkan program Gratispol, yaitu menggratiskan biaya administrasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ucap Fitra.
3. Tantangan Perumahan di Kaltim
Permasalahan perumahan di Kaltim masih cukup besar, dengan sekitar 60 ribu rumah yang tidak layak huni dan backlog mencapai 250 ribu unit.
Gratispol menanggung biaya administrasi pembelian rumah, mulai dari notaris, provisi, hingga administrasi bank dengan maksimal Rp 10 juta.
“Jadi masyarakat hanya perlu membayar cicilan rumahnya saja,” terang Fitra.
Dengan program ini, Pemprov Kaltim berharap lebih banyak perusahaan ikut aktif membantu penyediaan perumahan layak huni, sehingga kebutuhan rumah di Kaltim bisa terpenuhi dengan lebih merata.
