Meski demikian, usulan terkait infrastruktur dasar tetap menjadi permintaan yang paling dominan hampir di seluruh wilayah.

Perbaikan jalan lingkungan, peningkatan kualitas gang, hingga akses permukiman menjadi kebutuhan yang paling sering disampaikan masyarakat saat anggota dewan turun langsung menyerap aspirasi.

"Kalau dari hasil reses, masing-masing dapil punya prioritasnya sendiri. Tetapi yang paling banyak itu berkaitan dengan fisik, seperti perbaikan gang dan jalan. Itu yang paling dominan," katanya.

Ia menilai kebutuhan tersebut akan menjadi perhatian DPRD saat membahas arah kebijakan pembangunan bersama pemerintah daerah.

DPRD Mulai Pelajari LHP BPK

Selain merampungkan pembahasan hasil reses, DPRD Samarinda juga mulai menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diterima dalam bentuk dokumen digital.

Viktor mengatakan seluruh isi laporan akan dipelajari secara menyeluruh sebelum DPRD menyampaikan pandangan, masukan, maupun rekomendasi kepada Pemerintah Kota Samarinda.