ARUSBAWAH.CO -  Peran media dan pers dalam isu transisi energi kembali dipertanyakan.

Dalam sebuah diskusi di Samarinda pada, Kamis (23/4/2026), Yayasan Mitra Hijau (YMH) menilai media dan pers di Kaltim belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan dalam mendorong kebijakan energi yang adil.

FGD di Samarinda Soroti Peran Media dalam Transisi Energi

Forum diskusi kelompok terarah atau FGD itu digelar di salah satu coffee shop di kota Samarinda.

Sejumlah wartawan dihadirkan dengan Dicky Edwin Hindarto dari YMH menjadi salah satu pembicara.

Memulai diskusi, Dicky menyebut, transisi energi berkeadilan atau Just Energy Transition (JET) tak bisa dipandang sekadar isu teknis.

Kata dia, dampaknya langsung ke masyarakat.

Dari akses energi, perubahan ekonomi lokal, sampai ke isu lingkungan.

Masalahnya, kata dia, isu ini belum benar-benar dipahami masyarakat Kaltim.

Bahkan di level media, masih ada kendala yang belum beres.

“Bukan cuma masyarakat yang belum paham. Media juga masih terbatas, mulai dari akses data sampai kemampuan mengolah isu yang kompleks,” ujar Dicky.

Keterbatasan Media dan Tantangan Akses Data

Yayasan Mitra Hijau sendiri bukan pemain baru.

Lembaga itu sudah bergerak sejak 2013, fokus pada isu perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon.

Mereka kerap bekerja sama dengan lembaga internasional, pemerintah, dan sektor swasta dalam berbagai program keberlanjutan.

FGD itu menjadi bagian dari upaya mereka mendorong kebijakan yang lebih terbuka dan responsif.

Salah satu targetnya, mengumpulkan perspektif dari media untuk dibawa ke pembahasan yang lebih tinggi Dialog Kebijakan Nasional soal transisi energi.

Dalam diskusi, satu per satu persoalan dibuka.

Isu transisi energi dinilai terlalu rumit dan teknis.

Bahasa yang dipakai sering kali tidak membumi.

Akibatnya, kata Dicky, sulit dipahami masyarakat.

Di sisi lain, akses terhadap data juga dinilai masih terbatas.

Informasi tidak selalu terbuka, narasumber pun tidak mudah dijangkau serta situasi itu membuat kerja-kerja jurnalis jadi serba terbatas.

Kata dia, dampaknya terlihat di pemberitaan.

Banyak laporan yang tidak utuh, hingga sebagian bahkan rawan bias.

Dalam kondisi seperti ini, menurutnya, misinformasi dan disinformasi mudah muncul.

“Kalau informasinya setengah-setengah, publik bisa salah menangkap. Ujungnya, kepercayaan terhadap kebijakan juga ikut goyah,” kata salah satu peserta dalam forum.

Kesenjangan Isu Lokal dan Narasi Media

YMH juga menyinggung hasil Forum Konsultasi Daerah (FKD) yang mereka gelar sepanjang 2025.

Dari situ terlihat ada jarak antara realitas di lapangan dengan narasi yang muncul di media.

Banyak isu di tingkat komunitas tidak terangkat.

Sebaliknya, kata dia, yang muncul di ruang publik justru sering kali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

FGD itu mencoba menjembatani celah itu.

Peserta diajak memetakan persoalan mulai dari keterbatasan data, kebutuhan narasumber, sampai risiko penyebaran informasi yang keliru.

Dorong Penguatan Peran Media dalam Kebijakan Energi

Selain itu, forum ini juga diarahkan untuk merumuskan langkah ke depan.

Fokusnya bagaimana media bisa lebih kuat dalam meliput isu transisi energi.

Beberapa hal yang mengemuka antara lain peningkatan kapasitas jurnalis, akses data yang lebih terbuka, serta penguatan jaringan narasumber.

Hasil diskusi ini nantinya akan dirangkum.

Mulai dari temuan utama, peta masalah, hingga rekomendasi. Semuanya akan dibawa sebagai bahan masukan dalam Dialog Kebijakan Nasional.

Harapannya, suara dari daerah termasuk dari media tidak lagi hilang di tengah proses pengambilan kebijakan.

FGD yang diikuti sekitar 13 peserta ini memang kecil.

Tapi isunya besar yakni Transisi energi bukan perkara sederhana.

“Kalau media tidak ikut memperdalam isu ini, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” pungkasnya.

(wan)