Terlebih lagi, dengan beban anggaran yang begitu besar, Purwadi mengingatkan pentingnya pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan.

"Anggaran harus benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar formalitas," tegasnya.

Dengan APBD yang besar, Kaltim sebenarnya memiliki potensi untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk MBG.

"Kaltim punya APBD besar dan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, jadi sebenarnya kita bisa lebih optimal dalam mengalokasikan anggaran untuk program ini," lanjut Purwadi.

Ia berharap, pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat kecil, khususnya dalam sektor riil.

Program ini bukan hanya soal pemberian makan bergizi.

Lebih jauh lagi, ini adalah investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang seharusnya mendapat perhatian lebih.

"Jika kita ingin mencetak generasi emas, program MBG ini harus mendapat anggaran yang memadai," kata Purwadi.

Kini, publik menunggu realisasi program yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Dengan APBN 2025 yang mencapai Rp3.600 triliun dan alokasi anggaran yang terbatas, tantangan besar adalah memastikan bahwa dana yang ada tidak hanya cukup untuk kebutuhan pokok, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (wan)