Purwadi menyoroti adanya ketidakadilan antara daerah.

"Di Samarinda mungkin Rp10 ribu cukup, tapi di daerah seperti Mahulu atau Penajam Paser Utara, harga itu bisa sangat terbatas," ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengkritik alokasi anggaran yang seharusnya lebih difokuskan pada pendidikan dan kebutuhan gizi anak-anak sekolah, bukan sekadar program pemenuhan kebutuhan makan semata.

Polemik ini semakin memanas mengingat adanya program serupa yang digagas oleh pemerintah pusat.

Dalam skala nasional, program MBG ini menyasar 82,9 juta penerima, dari ibu hamil hingga siswa-siswi sekolah.

Namun, dengan harga per porsi hanya Rp10 ribu, Purwadi menilai bahwa pemerintah kurang memperhatikan kondisi di lapangan.

Tak hanya itu, anggaran untuk makan pejabat juga menjadi sorotan.

"Anggaran makan pejabat bisa dialihkan untuk program MBG. Bayangkan, berapa banyak anggaran yang bisa disalurkan untuk anak-anak yang membutuhkan," tuturnya.

Program MBG ini memang mendapat perhatian besar karena merupakan salah satu janji politik dari pasangan calon gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas'ud dan Seno Aji.

Namun, tantangan terbesar tetap ada pada koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.