Ia menekankan bahwa kerja sama ini tidak hanya terbatas pada tahap penyelenggaraan pemilu, tetapi juga meliputi tahap pengawasan hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

"Kejaksaan siap mendukung KPU dalam mengawasi setiap proses pemilu, mulai dari tahapan awal hingga hari pelaksanaan pemungutan suara. Keamanan serta kejujuran dalam pemilu merupakan tanggung jawab kita bersama," lanjutnya.

Lebih lanjut, dengan adanya kolaborasi antara KPU dan Kejati, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang damai, aman, dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Menurutnya, salah satu poin penting dalam perjanjian ini adalah adanya mekanisme penanganan cepat terhadap dugaan tindak pidana politik uang, manipulasi data hingga intimidasi.

Kejaksaan Negeri di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur akan bekerja sama dengan KPU setempat dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran yang ada.

Ia berharap dengan adanya kerja sama ini proses pemilu dapat berjalan dengan lebih aman, tertib, dan berintegritas, mengingat pentingnya menjaga netralitas selama pemilu berlangsung. (adv)