Ia juga mengusulkan agar tenaga kerja yang mengerjakan proyek APBN maupun APBD diwajibkan memiliki sertifikat. 

Menurutnya, infrastruktur yang dikerjakan tanpa standar bisa menimbulkan risiko besar.

"Jadi harus andal dan bisa diukur. Insfratruktur ini bahaya kalau kerjanya tidak sesuai standar. Bisa jadi masalah besar," pesan Gubernur.

Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menambahkan pelatihan dan sertifikasi ini digelar bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Kementerian PUPR. 

Tahun ini jumlah peserta mencapai 829 orang, terdiri dari 329 orang yang dibiayai Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin dan 500 orang melalui APBD Kaltim. Mayoritas peserta berasal dari kalangan fresh graduate. "Pelatihan dan sertifikasi ini semuanya gratis," kata Nanda.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis, menjelaskan bahwa peningkatan investasi di sektor konstruksi akan berdampak pada banyak sektor lain, seperti industri material bangunan, transportasi, hingga logistik.

"Pertumbuhan investasi konstruksi juga akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja yang cukup luas," kata Abdul Muis. (adv)