ARUSBAWAH.CO - Selain memberikan layanan pendidikan gratis melalui program Gratispol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga menanggung penuh biaya sertifikasi bagi generasi muda yang ingin menekuni bidang konstruksi.
Tahun 2025 ini, Pemprov Kaltim menyiapkan total 1.000 sertifikat kompetensi konstruksi untuk masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
"Tahun ini total 1.000 sertifikat bidang konstruksi kita siapkan. Hari ini 500 sertifikat untuk 500 orang dulu. Nanti kita lanjut lagi," kata Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas'ud (Harum) saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Kualifikasi Ahli Tahap 1, Asesor Kompeten, dan Instruktur Kompeten Tahun 2025 di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/6/2025).
Program sertifikasi ini sangat penting karena menjadi bukti legalitas dan kompetensi tenaga kerja di bidang konstruksi.
Dengan adanya sertifikat, perusahaan jasa konstruksi dapat memastikan bahwa pekerja yang digunakan telah memenuhi standar keahlian yang ditetapkan.
Gubernur Harum menegaskan bahwa sertifikasi tenaga kerja akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan di Kaltim.
Ia mengingatkan agar setiap proyek yang dikerjakan sesuai standar nasional, kuat, dan aman.
"Kantor Gubernur diresmikan tahun 1984. Usianya kira-kira sudah 40 tahun. Sampai sekarang masih kokoh. Seharusnya bangunan yang akan dibangun nanti lebih kokoh lagi," tegas Gubernur.
Ia juga mengusulkan agar tenaga kerja yang mengerjakan proyek APBN maupun APBD diwajibkan memiliki sertifikat.
Menurutnya, infrastruktur yang dikerjakan tanpa standar bisa menimbulkan risiko besar.
"Jadi harus andal dan bisa diukur. Insfratruktur ini bahaya kalau kerjanya tidak sesuai standar. Bisa jadi masalah besar," pesan Gubernur.
Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menambahkan pelatihan dan sertifikasi ini digelar bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Kementerian PUPR.
Tahun ini jumlah peserta mencapai 829 orang, terdiri dari 329 orang yang dibiayai Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin dan 500 orang melalui APBD Kaltim. Mayoritas peserta berasal dari kalangan fresh graduate. "Pelatihan dan sertifikasi ini semuanya gratis," kata Nanda.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis, menjelaskan bahwa peningkatan investasi di sektor konstruksi akan berdampak pada banyak sektor lain, seperti industri material bangunan, transportasi, hingga logistik.
"Pertumbuhan investasi konstruksi juga akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja yang cukup luas," kata Abdul Muis. (adv)
