Langkah efisiensi ini, kata Seno, bukan hanya soal pemangkasan anggaran, tapi juga memastikan setiap rupiah APBD digunakan untuk hal yang benar-benar berdampak pada masyarakat. 

Ia menambahkan, pemerintah akan memilah program prioritas dan menunda proyek yang dinilai belum mendesak.

“Kita akan melihat mana yang kira-kira bisa ditunda di tahun depan,” katanya.

Anggaran Influencer Rp1,7 Miliar Jadi Sorotan

Isu anggaran Rp1,7 miliar untuk influencer sebelumnya muncul dalam dokumen Entri Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) 2025 yang diperoleh redaksi Arusbawah.co.

Dalam dokumen itu, Dinas Pariwisata Kaltim tercatat mendapat pagu anggaran sebesar Rp37,8 miliar. 

Dari total tersebut, Rp1,7 miliar dialokasikan untuk pembiayaan jasa publikasi influencer, dengan target melibatkan sekitar 20 hingga 30 orang influencer.

Program ini sempat menimbulkan perhatian publik karena dianggap tidak relevan di tengah kondisi fiskal yang tertekan. 

Nilainya dianggap publik terlalu besar untuk kegiatan berbasis promosi digital.