ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersiap menghadapi tekanan fiskal berat pada tahun anggaran 2026.

Penurunan drastis alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat daerah harus memutar otak. 

Dari Rp8,7 triliun pada 2025, TKD Kaltim diperkirakan turun tajam menjadi hanya Rp2,4 triliun tahun depan.

Kondisi ini memaksa pemerintah provinsi melakukan penghematan besar-besaran. 

Salah satunya adalah rencana pemangkasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara, dan kemungkinan membatalkan anggaran Rp1,7 miliar untuk program influencer yang dikelola Dinas Pariwisata Kaltim.

Seno Aji Tegaskan Evaluasi Total Anggaran Pemprov

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menegaskan bahwa langkah evaluasi dan pengetatan tidak bisa dihindari. 

Ia menyebut Pemprov akan meninjau ulang seluruh pos belanja, termasuk kegiatan promosi pariwisata yang melibatkan influencer.

“Iya hampir semua nanti kita evaluasi tanpa terkecuali. Kalau ada dana influencer tidak memungkinkan pembangunan hal-hal yang tidak diperlukan, kita akan skip dulu yang kurang penting,” kata Seno Aji saat diwawancara pada, Rabu (8/10/2025).

Menurut Seno, prioritas utama pemerintah adalah menjaga agar visi dan misi gubernur serta wakil gubernur tetap berjalan, yakni program Gratispol dan Jospol, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Yang penting visi misi kita, Gratispol dan Jospol, tidak terkoreksi. Karena Gratispol ini menyangkut pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jadi itu tetap jalan, cuma kegiatan yang tidak terlalu penting kita tunda dulu,” tegasnya.