ARUSBAWAH.CO - Rencana pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) di Kalimantan Timur kembali memicu reaksi keras dari berbagai pihak. 

Kekhawatiran muncul karena kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ruang gerak fiskal daerah yang selama ini menopang sejumlah layanan dasar. 

Bagi provinsi yang menjadi penyangga utama pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, DBH dipandang sebagai hak yang melekat, bukan sekadar penyesuaian anggaran.

Dalam situasi yang semakin sensitif itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah provinsi yang menolak wacana pemotongan. 

“Saya mendukung penuh sikap tegas Pemprov Kaltim dalam menolak rencana pemotongan DBH oleh pemerintah pusat, karena Kaltim memiliki hak jelas atas porsi DBH sesuai amanat regulasi,” tegasnya. 

Ia menilai bahwa pendekatan damai yang selama ini ditempuh daerah bukan berarti Kaltim siap menerima keputusan yang berdampak buruk bagi masyarakat.

Sugiyono menilai bahwa perubahan kebijakan fiskal yang menyangkut kesejahteraan warga menuntut kejelasan sikap dari semua pihak di daerah. 

“Jika kebijakan pemotongan DBH tetap dilanjutkan dampaknya akan signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah dan berpotensi melemahkan pelayanan publik,” ujarnya.