Program yang telah berjalan beberapa tahun terakhir ini dinilai banyak membantu keluarga dalam menekan biaya pendidikan.

Terkait kemungkinan memperluas program ke MI dan MTs, Sunggono memastikan bahwa Pemkab akan melakukan kajian menyeluruh, mulai dari pemetaan kebutuhan, besaran anggaran, hingga pola kolaborasi yang memungkinkan tanpa melampaui batas kewenangan masing-masing.

“Karena anggarannya terbatas, fokus kita tetap pada sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan daerah. Untuk yang berada di bawah Kemenag, tentu butuh pembahasan lebih lanjut,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemkab Kukar akan terus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait dukungan pendidikan.

Setiap kebijakan harus dirancang secara matang agar manfaat yang diberikan tepat sasaran tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Pemkab Kukar juga menegaskan siap membuka ruang komunikasi dengan Kemenag untuk menjajaki potensi kerja sama dalam memperkuat dukungan bagi pelajar di Kukar.

“Pemerintah akan terus menghadirkan kebijakan yang mendorong kemajuan pendidikan,” tutup Sunggono.

(adv)