ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) membuka peluang untuk memperluas program bantuan seragam gratis bagi pelajar pada tahun depan.

Jika selama ini program tersebut hanya menyasar siswa SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, kini wacana perluasan itu berpotensi menjangkau sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag), khususnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan bahwa seragam gratis merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan.

Namun, perluasan penerima manfaat harus tetap disesuaikan dengan kapasitas anggaran dan batasan kewenangan antara pemerintah daerah dan Kemenag.

Ia menegaskan, peluang penambahan sasaran tetap terbuka, tetapi keputusan final akan bergantung pada kondisi fiskal daerah.

Setiap langkah kebijakan, menurutnya, tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita perlu cermati dulu kewenangan kita, apalagi kondisi anggaran sekarang sedang sangat terbatas. Jadi kita lihat dulu mana yang jadi prioritas pembiayaan,” ujarnya di Tenggarong, Jumat malam (28/11/2025).

Untuk saat ini, seragam gratis masih diprioritaskan bagi siswa SD dan SMP yang berada dalam lingkup kewenangan daerah.

Program yang telah berjalan beberapa tahun terakhir ini dinilai banyak membantu keluarga dalam menekan biaya pendidikan.

Terkait kemungkinan memperluas program ke MI dan MTs, Sunggono memastikan bahwa Pemkab akan melakukan kajian menyeluruh, mulai dari pemetaan kebutuhan, besaran anggaran, hingga pola kolaborasi yang memungkinkan tanpa melampaui batas kewenangan masing-masing.

“Karena anggarannya terbatas, fokus kita tetap pada sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan daerah. Untuk yang berada di bawah Kemenag, tentu butuh pembahasan lebih lanjut,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemkab Kukar akan terus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait dukungan pendidikan.

Setiap kebijakan harus dirancang secara matang agar manfaat yang diberikan tepat sasaran tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Pemkab Kukar juga menegaskan siap membuka ruang komunikasi dengan Kemenag untuk menjajaki potensi kerja sama dalam memperkuat dukungan bagi pelajar di Kukar.

“Pemerintah akan terus menghadirkan kebijakan yang mendorong kemajuan pendidikan,” tutup Sunggono.

(adv)