“Beberapa anggaran yang bersifat wajib akan berubah, misalnya infrastruktur yang tidak masuk kategori wajib,” kata A Muzakkir.

Proses penyesuaian anggaran telah dilakukan beberapa kali melalui koordinasi antara BPKAD, TAPD Kukar, dan DPRD Kaltim.

Penandatanganan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) telah dilakukan, namun dengan catatan kemungkinan adanya perubahan akibat kebijakan pusat.

BPKAD juga melakukan verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran 2026, menyesuaikan kebutuhan barang dengan kondisi anggaran yang baru.

Tantangan Stabilitas Keuangan Daerah

A Muzakkir menekankan, BPKAD Kaltim akan menghadapi tantangan berat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah potensi penurunan pendapatan signifikan dari pemerintah pusat.

Fokus utama ke depan adalah: