“Kalau UMSK tidak dipenuhi perusahaan, pemerintah pasti membela buruh,” tegasnya.

Meski begitu, ia menambahkan tidak semua tuntutan buruh dapat langsung dipenuhi tanpa kajian mendalam.

DPRD Kukar Klaim Siap Jadi Garda Terdepan

Dari sisi legislatif, Anggota DPRD Kukar Desman Minang Endianto menegaskan komitmennya untuk membela kepentingan pekerja.

“Apapun yang dialami pekerja, DPRD akan menjadi garda terdepan,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar DPRD, khususnya Komisi I, dilibatkan lebih aktif dalam pengawasan implementasi UMK dan UMSK.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci penyelesaian persoalan.

“Hubungan eksekutif dan legislatif harus selaras, seperti suami istri, agar persoalan publik bisa ditangani dengan baik,” pungkasnya. (pra)

Artikel ini terbit pertama kali di Niaga Asia dengan judul: 'Eksekutif–Legislatif Diminta Kompak Tangani Kisruh Upah di Kukar'