Ia juga mengkritik kecenderungan sebagian alumni yang, setelah mencapai posisi nyaman, justru menjauh dari nilai dasar PMII. Padahal secara historis, PMII lahir dari kesadaran sosial dan keberpihakan pada kelompok yang terpinggirkan.

“PMII tidak pernah mendidik kader untuk menjadi pengekor arus. Kita disiapkan sebagai pemimpin—untuk NU, negara, dan masyarakat luas,” tegasnya.

Syafruddin bahkan menyebut mentalitas elitis sebagai alarm bahaya bagi keberlangsungan ideologi pergerakan.

Alumni yang merasa “selesai” setelah meraih jabatan, kata dia, patut dipertanyakan komitmennya terhadap sumpah pergerakan.

“Kalau ada kader merasa dirinya elit dan lupa pada tanggung jawab sosial, itu alarm bahaya. Kita disumpah bukan untuk berjarak dari rakyat,” tandasnya.

Dalam konteks hubungan dengan Nahdlatul Ulama (NU), Syafruddin menekankan bahwa PMII dan IKA-PMII tidak boleh menjadi penonton dinamika internal jam’iyah.

Ia menegaskan mandat historis PMII sebagai penyangga Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang inklusif, moderat, dan mampu meredam fragmentasi sosial di tengah masyarakat majemuk.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua PWNU Kaltim, M. Fauzi Achmad Bahtar, yang mendorong alumni PMII agar tidak memosisikan diri di luar NU.

Ia menilai kader PMII harus terlibat aktif dalam penguatan tiga pilar NU: gerakan, pemikiran, dan amalan.