Dominasi belanja pegawai juga menjadi perhatian karena dianggap terlalu besar. Fraksi PDIP mendorong penataan ulang struktur belanja agar ruang fiskal dapat lebih mendukung program pro-rakyat dan prioritas pelayanan dasar. 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi secara real time dianggap penting untuk memperkuat kemandirian fiskal Kaltim di tengah berkurangnya dana pusat.

“Optimalisasi PAD harus memperkuat prinsip efektivitas dan efisiensi agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi efek berganda bagi pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan,” pungkas Sugiyono.

Fraksi PDIP menyoroti program penurunan stunting dan menekankan perlunya penguatan data by name by address serta intervensi gizi spesifik, terutama bagi keluarga miskin dan wilayah pedesaan yang sulit mengakses layanan kesehatan. 

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH), fraksi mendukung langkah tegas pemerintah provinsi menolak pemotongan DBH karena berpotensi memangkas kapasitas fiskal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

Aspirasi publik tetap harus diperhatikan selama disampaikan sesuai hukum untuk menjaga hak fiskal daerah. (adv)