ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan total belanja daerah sebesar Rp20,95 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

DIlihat berdasarkan data Kementerian Keuangan, komposisi belanja terbesar bukan pada belanja modal ataupun belanja barang dan jasa, melainkan belanja lainnya yang nilainya mencapai Rp7,61 triliun atau sekitar 36,37% dari total belanja.

Pagu anggaran belanja lainnya ini porsi anggarannya melampaui belanja modal, belanja barang dan jasa, hingga belanja pegawai.

Rincian Komposisi Belanja APBD Kaltim 2025

Dari total Rp20,95 triliun belanja daerah, berikut empat pos terbesar:

Belanja Lainnya: Rp7,62 triliun
Belanja Barang dan Jasa: Rp4,92 triliun
Belanja Modal: Rp4,67 triliun
Belanja Pegawai: Rp3,75 triliun

Komponen pada Belanja Lainnya

Masih dari data yang sama, dirangkum pula soal komposisi dari pos pagu anggaran belanja lainnya tersebut.

Pagu sebesar Rp 7,62 Triliun itu, dipos untuk beberapa komponen, yakni:

Belanja Bagi Hasil: Rp 4,6 Triliun

Belanja Bantuan Keuangan: Rp 2.0 Triliun

Belanja Subsidi: Rp 1,76 Miliar

Belanja Hibah: Rp 695 Miliar

Belanja Bantuan Sosial: Rp 27 Miliar

Belanja Tidak Terduga: Rp 174 Miliar .

Apa Itu "Belanja Lainnya"?

Istilah "belanja lainnya" dalam konteks APBD biasanya mencakup berbagai jenis pengeluaran yang tidak secara eksplisit masuk dalam kategori belanja pegawai, barang dan jasa, maupun belanja modal.

Belanja Modal Masih di Bawah 25 Persen

Di sisi lain, belanja modal yang mencerminkan investasi jangka panjang seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum hanya menyerap 22,29% dari total belanja, atau sekitar Rp4,67 triliun.

Hal ini menunjukkan bahwa alokasi untuk infrastruktur fisik belum menjadi prioritas utama, setidaknya dari sisi nominal pagu anggaran.

Realisasi Masih Rendah di Pertengahan Tahun

Hingga pertengahan tahun 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar 32,79%, atau Rp6,87 triliun dari total Rp20,95 triliun.

Ini mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran masih dalam tahap perencanaan atau belum disalurkan secara maksimal.

Beberapa pos dengan realisasi rendah termasuk:

Belanja modal: baru 13,96%
Hibah: 20,92%
Bantuan sosial: 25,37%
Subsidi dan belanja tak terduga: 0%

Sumber Data: Portal APBD Kementerian Keuangan RI (pra)