ARUSBAWAH.CO - Lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dalam lima tahun terakhir memunculkan satu pertanyaan krusial: mengapa anggaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) masih stagnan di angka Rp100 juta per RT?
Di tengah tren fiskal yang terus menanjak, program berbasis rukun tetangga (RT) itu belum juga mengalami kenaikan nominal sejak pertama kali diluncurkan.
PAD Tembus Rp1 Triliun, Probebaya Masih di Angka Lama
Data yang diolah redaksi Arusbawah.co menunjukkan tren kenaikan PAD Samarinda yang signifikan.
Pada 2021, PAD berada di kisaran Rp573 miliar. Angka itu naik menjadi Rp736 miliar pada 2022, lalu Rp789 miliar pada 2023.
Memasuki 2024 dan 2025, PAD Samarinda menembus angka Rp1 triliun.
Bahkan, pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,4 triliun berdasarkan data Kementerian Keuangan.
Kenaikan hampir tiga kali lipat tersebut kontras dengan alokasi Probebaya yang tetap Rp100 juta per RT per tahun.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, tak menampik bahwa secara fiskal terdapat ruang untuk menaikkan anggaran.
Namun, ia menegaskan persoalan utama bukan semata soal kemampuan keuangan daerah.
“PAD kita memang naik terus, tapi bukan berarti langsung bisa dinaikkan. Kita harus lihat dulu bagaimana pelaksanaan yang Rp100 juta ini di lapangan,” ujarnya dalam diskusi publik “Probebaya Tanpa AH, bisa?” di Gedung SLC FMIPA Unmul, Minggu (15/2/2026).
Evaluasi Jadi Kunci Sebelum Anggaran Digenjot
Saefuddin Zuhri mengakui masih terdapat sejumlah catatan dalam implementasi Probebaya.
Mulai dari ketepatan penggunaan anggaran hingga aspek administrasi yang belum maksimal.
“Masih ada penggunaan yang belum tepat, ada yang dari sisi administrasi juga belum maksimal. Ini yang harus kita benahi dulu,” katanya.
Menurutnya, Probebaya bukan sekadar program distribusi dana, tetapi instrumen pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah ingin memastikan dana yang dikucurkan benar-benar efektif dan berdampak, bukan sekadar terserap secara administratif.
Tanpa kesiapan sistem dan kapasitas pengelolaan di tingkat RT, kenaikan anggaran justru berisiko memunculkan persoalan baru.
“Jangan sampai dinaikkan, tapi malah menimbulkan masalah baru di RT. Itu yang harus kita antisipasi,” tegasnya.
Dilema Kebijakan: Tambah Anggaran atau Jaga Keseimbangan?
Saefuddin juga mengingatkan bahwa peningkatan PAD tidak serta-merta bisa difokuskan pada satu program.
Pemerintah daerah harus membagi anggaran ke berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga program sosial lainnya.
“Dalam pemerintah itu bukan hanya Probebaya. Banyak program lain yang juga harus dibiayai,” ujarnya.
Di titik ini, muncul dilema kebijakan: memperbesar alokasi langsung ke masyarakat melalui Probebaya atau menjaga keseimbangan pembangunan lintas sektor.
Peluang Naik Tetap Ada, Asal Sistem Siap
Meski begitu, peluang kenaikan anggaran Probebaya tetap terbuka. Syaratnya, kapasitas pengelolaan di tingkat RT harus meningkat dan sistem pengawasan diperkuat.
“Kalau keuangan kita memungkinkan dan masyarakat mampu mengelola dengan baik, kenapa tidak dinaikkan,” katanya.
Untuk saat ini, pemerintah memilih fokus pada penguatan sistem dan pembinaan masyarakat. Edukasi soal perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran dinilai menjadi prasyarat sebelum berbicara soal kenaikan nominal.
“RT harus terus didampingi, diajari, supaya bisa mengelola dengan baik. Jangan hanya dilihat dari satu sisi saja,” pungkasnya.
Dengan PAD yang terus menanjak, pertanyaan tentang kenaikan anggaran Probebaya akan terus mengemuka.
Namun bagi pemerintah, kesiapan sistem tetap menjadi rem utama sebelum pedal gas benar-benar diinjak. (isa)
